Manado, SW — Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasional Anti Korupsi (INAKOR) Sulawesi Utara mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara untuk memprioritaskan pemeriksaan terhadap proyek-proyek strategis dan kegiatan beranggaran besar yang bersumber dari APBD maupun APBN di wilayah Sulawesi Utara.
Ketua INAKOR Sulawesi Utara, Rolly Wenas, menyatakan bahwa dorongan tersebut merupakan bagian dari peran serta masyarakat sipil dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel—khususnya pada sektor infrastruktur serta pengadaan barang dan jasa.
“Audit yang komprehensif dari BPK sangat penting untuk memastikan seluruh proyek strategis dilaksanakan sesuai perencanaan, tepat waktu, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terutama terhadap proyek yang belum selesai hingga akhir tahun anggaran, perlu evaluasi dari sisi kinerja dan kepatuhan,” ujar Rolly.
Ia menambahkan, penguatan fungsi audit ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Utara dalam mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi, sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara dan daerah dilakukan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
Menurut Rolly, dorongan kepada BPK tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau menyudutkan pihak tertentu. “Kami memandang audit sebagai instrumen pencegahan dan perbaikan tata kelola. Dengan pemeriksaan yang profesional dan independen, potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah akan semakin meningkat,” jelasnya.
INAKOR Sulawesi Utara juga menilai optimalisasi peran BPK di daerah memiliki relevansi kuat dengan Asta Cita—khususnya agenda penguatan negara hukum, pemberantasan korupsi, serta pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Sebagai bentuk komitmen, INAKOR Sulawesi Utara berencana menyampaikan surat resmi kepada BPK Perwakilan Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Surat tersebut akan mendorong prioritas audit kinerja dan audit kepatuhan terhadap proyek-proyek strategis dan beranggaran besar, dengan tetap menghormati kewenangan serta mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Kami berharap hasil pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK dapat disampaikan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga publik juga dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pembangunan di Sulawesi Utara,” pungkas Rolly Wenas.(Sembeng)
