Manado, SwaraKita — Polemik kasus dugaan korupsi hibah Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) terus menjadi perhatian publik di Sulawesi Utara. Selain menyangkut dana publik dan lembaga keagamaan besar, perkara ini juga dipandang sebagai salah satu ujian penting bagi transparansi dan integritas penegakan hukum di daerah.
Dalam pernyataan resminya, Ketua LSM INAKOR Sulawesi Utara sekaligus aktivis antikorupsi, Rolly Wenas, menanggapi dua isu yang saat ini menjadi sorotan utama: kehadiran Kapolda Sulut dalam persidangan dan perbedaan putusan terhadap para terdakwa.
Kehadiran Kapolda Sulut: “Bukan Intervensi, Tapi Pengawasan Moral”
Rolly menilai kehadiran Kapolda Sulawesi Utara dalam agenda sidang tidak seharusnya dipandang negatif. Ia menyebut kehadiran tersebut sebagai langkah institusional yang menandakan keseriusan kepolisian terhadap kasus yang memiliki dampak sosial luas.
“Saya melihat kehadiran Kapolda sebagai bentuk pengawasan moral dan komitmen menjaga stabilitas proses hukum,” ujar Rolly di Manado.
Menurutnya, ada tiga pesan penting dari kehadiran pimpinan Polda:
- Menjaga stabilitas dan mencegah potensi konflik sosial, mengingat kasus ini bersentuhan dengan lembaga keagamaan besar.
- Mengawasi profesionalisme penyidik, memastikan proses penanganan perkara sesuai SOP dan bebas konflik kepentingan.
- Menunjukkan netralitas institusi, selama Kapolda tidak mengomentari substansi kasus atau mempengaruhi arah persidangan.
“Selama Kapolda berada dalam koridor etik dan tidak mengintervensi, kehadiran itu justru menunjukkan kesadaran terhadap tingginya sensitivitas publik,” kata Rolly.
Perbedaan Putusan: Publik Berhak Mendapat Penjelasan yang Jernih
Isu lain yang memicu perdebatan adalah perbedaan putusan di antara para terdakwa. Rolly menegaskan bahwa variasi putusan bukan hal yang keliru dalam sistem peradilan Indonesia—selama argumentasi hukumnya disampaikan secara transparan.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah penjelasan yang logis, terukur, dan sesuai fakta sidang. Kejelasan ratio decidendi adalah kunci menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.
Ia menilai keterbukaan hakim dalam menjelaskan pertimbangan hukum penting untuk:
- Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan
- Menunjukkan integritas majelis hakim
- Menciptakan preseden yang jelas untuk penanganan korupsi di masa depan
“Transparansi bukan melemahkan kewibawaan pengadilan—justru memperkuatnya,” tambah Rolly.
Sikap Resmi INAKOR Sulut
Dalam rilisnya, INAKOR menyampaikan lima sikap resmi terkait perkembangan kasus ini:
- Mengapresiasi kehadiran Kapolda Sulut sebagai bentuk pengawasan dan komitmen menjaga profesionalisme.
- Menyoroti perbedaan putusan dan meminta penjelasan hukum yang transparan untuk menghindari spekulasi publik.
- Mendorong seluruh aparat penegak hukum bekerja independen dan menjaga batas kewenangan.
- Mengimbau masyarakat tetap rasional, agar dinamika kasus tidak memicu polarisasi sosial.
- Berkomitmen mengawal kasus sampai tuntas sebagai bagian dari kontrol publik terhadap penegakan hukum.
“Kasus ini adalah barometer pemberantasan korupsi di Sulut. Kami ingin memastikan semuanya berjalan bersih, objektif, dan bebas intervensi,” ujar Rolly.
Penutup: “Ini Ujian Moral bagi Daerah”
Rolly menutup pernyataannya dengan menegaskan urgensi moral dari perkara ini.
“Kita tidak hanya bicara soal korupsi, tetapi soal integritas sebuah daerah. Jika penanganan kasus ini transparan dan tegas, ia bisa menjadi preseden emas dalam pemberantasan korupsi di Sulawesi Utara,” katanya.(KeLo)
