Manado, SKH— Lembaga Swadaya Masyarakat INAKOR Sulawesi Utara meminta Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pemerintah daerah membuka secara transparan data mitra pelaksana, mekanisme seleksi, serta sistem pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Utara.
Ketua INAKOR Sulut, Rolly Wenas, menegaskan permintaan ini muncul menyusul berkembangnya persepsi dan perbincangan publik terkait dugaan dominasi pihak tertentu dalam pelaksanaan MBG di daerah. Ia menekankan, sikap INAKOR bukanlah tuduhan maupun vonis terhadap individu mana pun, melainkan bentuk kontrol sosial agar program strategis nasional tersebut tetap bersih dan akuntabel.
“Kami tidak menuduh siapa pun menguasai program MBG. Namun ketika persepsi publik muncul berulang, negara wajib hadir memberikan klarifikasi resmi agar tidak berkembang spekulasi,” ujar Rolly.
Menurutnya, MBG menyangkut kepentingan gizi anak, ibu hamil dan menyusui, serta pengelolaan anggaran negara. Karena itu, keterbukaan informasi dinilai sebagai keharusan untuk menjaga kepercayaan publik dan kualitas pelaksanaan program.
INAKOR mendorong BGN dan pemerintah daerah untuk secara terbuka mempublikasikan hal-hal berikut:
- Daftar mitra/yayasan pengelola SPPG MBG di Sulawesi Utara beserta wilayah cakupannya;
- Mekanisme seleksi dan penunjukan mitra pelaksana;
- Skema pengadaan bahan pangan, termasuk keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal;
- Sistem pengawasan serta kanal pengaduan publik.
“Jika tata kelolanya transparan, maka isu apa pun akan gugur dengan sendirinya. Transparansi justru melindungi program dan semua pihak yang terlibat,” tambah Rolly.
INAKOR menegaskan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis, seraya memastikan fungsi pengawasan publik akan terus dijalankan demi mencegah konflik kepentingan dan memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Kontak Media
Rolly Wenas
Ketua LSM INAKOR Sulawesi Utara
Telp: 0853-9469-6755
