SWARAKITA.MANADO – Banyaknya sengketa tanah di Sulawesi Utara menjadi perhatian warga termasuk penggiat agraria.
Pasalnya dari L data yang diperoleh kuat dugaan pemicu munculnya sengketa atau persoalan tanah didaerah ini diakibatkan kinerja oknum di lingkup Kantor ATR BPN yang turut menerbitkan Sertifikat tanah padahal status tanah masih bermasalah.
Setidaknya pihak petugas ATR BPN harus tertib dalam tugas dan tidak menerbitkan sertifikat tanah bilamana status tanah warga masih dalam persoalan hukum atau dalam proses penyelesaian sengketa.
Termasuk pihak ATR BPN wajib menelusuri latarbelakang dokumen yang diajukan untuk pembuatan sertifikat apakah sudah tidak bermasalah atau dalam proses penyelesaian.
Menurut Hendra P.Jacobus Paling tidak petugas ATR BPN Wajib turun lapangan melakukan verifikasi data pengajuan yang disampaikan pihak terkait memastikan apakah tanah sudah tidak bermasalah atau dalam sengketa.
Bila perlu Kantor ATR BPN secara terbuka mengumumkan setiap adanya pengajuan sertifikat tanah kepublik agar dapat diketahui, ungkap Jacobus.(SWK)
