Manado, SwaraKita— Pegiat antikorupsi Sulawesi Utara, Rolly Wenas, mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membenahi dan mengevaluasi pola pengembangan karier aparatur teknis, khususnya di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara serta balai-balai teknis lainnya di Indonesia.
Rolly menyoroti masih adanya sumber daya manusia (SDM) lokal yang telah hampir 10 tahun mengabdi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun belum memperoleh kesempatan promosi ke jabatan Kepala Satuan Kerja (Kasatker). Padahal, menurut dia, masa pengabdian yang panjang dengan tanggung jawab strategis seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam sistem jenjang karier aparatur negara.
“Pengabdian hampir satu dekade sebagai PPK bukan waktu yang singkat. Dalam prinsip manajemen pemerintahan yang profesional dan berbasis sistem merit, promosi dari PPK ke Kasatker patut dipertimbangkan sepanjang memenuhi syarat kompetensi, kinerja, dan integritas,” kata Rolly di Manado, Selasa (24/12).
Ia menilai SDM lokal yang lama bertugas di wilayahnya memiliki keunggulan strategis karena memahami secara mendalam karakteristik geografis, kondisi sosial, tantangan lapangan, serta risiko teknis proyek infrastruktur. Pemahaman tersebut dinilai krusial untuk memastikan efektivitas pembangunan, pengendalian mutu, dan akuntabilitas pelaksanaan proyek negara.
Rolly menegaskan, dorongan tersebut merupakan masukan kebijakan dan bukan kritik personal maupun tudingan terhadap individu atau pihak tertentu. Ia menyebut kejelasan jenjang karier aparatur teknis memiliki dampak langsung terhadap motivasi kerja, profesionalisme birokrasi, serta upaya pencegahan potensi penyimpangan sejak tahap awal perencanaan dan pelaksanaan proyek.
“Jika pengabdian panjang tidak diikuti kejelasan karier, yang dikhawatirkan bukan hanya rasa keadilan aparatur, tetapi juga kualitas tata kelola proyek negara. Promosi berbasis pengalaman dan kinerja adalah bagian dari pencegahan korupsi dari hulu,” ujarnya.
Ia berharap Menteri PUPR membuka ruang evaluasi dan dialog internal terkait pola promosi jabatan di BPJN Sulut dan balai-balai teknis lainnya, agar sistem pengembangan karier aparatur benar-benar mencerminkan prinsip meritokrasi, keadilan, dan kebutuhan riil daerah.
“Penguatan SDM lokal yang berpengalaman bukan keistimewaan daerah, melainkan kebutuhan negara untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif, berintegritas, dan berkelanjutan,” pungkas Rolly.(Steven)
