Manado, SwaraKita – Peluncuran dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Minahasa Utara semestinya menjadi kabar baik bagi masyarakat.
Namun di balik seremoni megah dan narasi kepedulian sosial, publik mulai mempertanyakan satu hal krusial: mengapa hampir seluruh wajah dan kendali program ini seolah berpusat pada satu nama—Melky Pangemanan?
Dapur MBG yang diklaim terbesar dan terlengkap di Sulawesi Utara itu bukan sekadar fasilitas sosial. Ia adalah ekosistem ekonomi: pengadaan bahan pangan, logistik, tenaga kerja, katering, distribusi, hingga jejaring pemasok. Dalam konteks ini, wajar jika publik bertanya—siapa yang paling diuntungkan?
Sejumlah kalangan menilai, dominasi figur Melky dalam struktur dan narasi MBG terlalu kuat untuk sebuah program yang mengatasnamakan kepentingan publik. Hampir semua peran strategis—perencanaan, koordinasi, hingga eksekusi—dikaitkan dengan lingkaran yang sama. Kolaborasi berubah menjadi sentralisasi. Program sosial pun berpotensi menjelma mesin konsolidasi pengaruh.
Pertanyaan yang lebih tajam pun muncul:
apakah MBG benar-benar dibuka sebagai ruang bersama, atau justru dikunci sebagai domain kelompok tertentu?
Pengusaha kecil dan pemasok lokal mengeluh, merasa hanya menjadi penonton. Kesempatan berpartisipasi dinilai tidak terbuka lebar, sementara jaringan yang “itu-itu saja” disebut selalu berada di lingkar terdepan. Jika benar demikian, maka MBG bukan lagi tentang pemerataan gizi, melainkan pemerataan keuntungan ke satu arah.
Lebih jauh, posisi Melky yang juga dikenal memiliki afiliasi politik memicu kecurigaan lain: apakah MBG sedang dipoles sebagai proyek pencitraan jangka panjang? Program negara yang seharusnya steril dari kepentingan elektoral justru tampak beraroma branding personal dan kelompok.
Publik tidak anti terhadap tokoh. Publik hanya menuntut jarak yang sehat antara kepedulian sosial dan ambisi kuasa. Ketika satu figur terlalu dominan dalam program publik bernilai miliaran rupiah, kewaspadaan adalah keniscayaan.
Jika MBG memang murni untuk rakyat, maka transparansi total adalah jawabannya:
siapa pemasoknya, siapa pengelolanya, siapa penerima manfaat ekonominya, dan bagaimana mekanisme seleksinya.
Tanpa itu, MBG di Sulut akan terus dipersepsikan bukan sebagai dapur gizi, melainkan dapur kekuasaan—tempat kepedulian dimasak bersama kepentingan.
