Manado, Swara — Penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret seorang oknum guru besar di Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado (UNIMA) kian menuai kecaman. Alih-alih menunjukkan ketegasan, kampus justru dituding memelihara kebisuan, mengulur waktu, dan menempatkan reputasi institusi di atas keselamatan mahasiswa.
Laporan resmi korban telah masuk sejak 2025. Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) mengakui proses pemeriksaan berjalan dan rekomendasi sanksi sudah disusun. Namun hingga kini, keputusan pimpinan kampus tak kunjung terbit. Bagi mahasiswa, ini bukan lagi kelalaian administratif—ini pembiaran yang disengaja.
“Diam Itu Berpihak”
Ketiadaan keputusan dianggap sebagai sikap politik kampus. Mahasiswa menilai UNIMA memilih berlindung di balik jargon “prosedur” untuk mengamankan figur berpengaruh, bukan menegakkan keadilan.
“Jika rekomendasi ada tapi tidak dieksekusi, maka kampus sedang berpihak. Diam itu bukan netral,” kata salah satu koordinator aksi mahasiswa di depan rektorat.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) UNIMA berulang kali turun ke jalan. Tuntutan mereka tegas: transparansi, perlindungan korban, dan sanksi maksimal—termasuk pencopotan jabatan akademik. Namun, yang mereka terima hanya pernyataan normatif tanpa tenggat dan tanpa keberanian.
Berlindung di Balik “Nama Baik”
Kampus dinilai menukar keadilan dengan citra. Dalih menjaga nama baik institusi dan kerahasiaan korban disebut-sebut kerap digunakan untuk menutup perkembangan kasus. Padahal, aktivis menegaskan, transparansi proses tidak sama dengan membuka identitas korban.
“Yang ditutup bukan identitas korban, tapi keberanian pimpinan,” ujar seorang pegiat isu kekerasan seksual.
Ketika kampus menolak memberi penjelasan tahapan dan jadwal keputusan, publik membaca satu pesan yang sama: jabatan akademik lebih berharga daripada rasa aman mahasiswa.
DPRD Sudah Terima Aspirasi, Kampus Tetap Membeku
Aspirasi mahasiswa telah dibawa hingga ke DPRD Provinsi Sulawesi Utara. DPRD mengaku menerima laporan dan berjanji menindaklanjuti. Namun, hingga kini, tidak ada dampak konkret di level kampus. UNIMA tetap membisu.
Kampus Negeri, Mental Feodal
Kasus ini memantik kritik keras: UNIMA dituding masih memelihara mental feodal—di mana hierarki dan gelar akademik kebal dari sanksi. Ketika dugaan kekerasan seksual “mengendap” tanpa keputusan, kampus berisiko dicatat sebagai ruang aman bagi pelaku, bukan bagi korban.
Mahasiswa menegaskan, jika pimpinan terus menunda, kampus bukan sedang menunggu bukti, melainkan sedang mengubur kasus. Dan setiap hari tanpa keputusan adalah pesan berbahaya bagi ribuan mahasiswa lainnya: melapor pun bisa berujung sunyi.
Publik kini menunggu satu hal sederhana namun menentukan: apakah UNIMA akan berdiri di pihak korban, atau terus bersembunyi di balik kebisuan yang memalukan.
