Manado, SwaraKita – Menanggapi penutupan sementara ruas jalan Kaiya–Kotamobagu serta pemasangan jembatan darurat Bailey di Desa Muntoi oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara, LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) menyatakan komitmennya untuk mengawal keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Ketua DPW LSM INAKOR Sulawesi Utara, Rolly Wenas, menegaskan bahwa setiap kegiatan pembangunan infrastruktur, termasuk proyek yang bersifat darurat, harus tetap berlandaskan pada prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas anggaran.
“Situasi darurat tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keterbukaan dan prosedur hukum dalam penggunaan anggaran negara. Kami mendesak BPJN Sulut agar mempublikasikan nilai anggaran, sumber dana, serta pihak pelaksana dalam pekerjaan jembatan darurat Bailey di Muntoi,” tegas Wenas.
INAKOR juga mendorong Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta unsur masyarakat sipil untuk terlibat dalam pengawasan lapangan. Langkah ini penting guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis, efisiensi waktu, dan standar keselamatan kerja.
“Kami juga mengingatkan agar jembatan darurat ini benar-benar bersifat sementara. Pemerintah harus segera menyiapkan pembangunan jembatan permanen yang berkualitas agar tidak menimbulkan kesan penundaan solusi permanen demi kepentingan tertentu,” tambahnya.
Rolly Wenas menegaskan bahwa INAKOR akan terus melakukan pemantauan independen terhadap proyek tersebut dan siap menyampaikan laporan resmi jika ditemukan dugaan penyimpangan, baik dalam proses pengadaan maupun pelaksanaannya.
“Kami percaya bahwa transparansi dan integritas adalah kunci untuk menutup ruang praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di sektor infrastruktur,” tutup Wenas.
Kata kunci SEO disarankan:
Berikut versi berita Anda yang sudah disunting agar lebih rapi, kuat secara naratif, dan layak tayang di media online (gaya jurnalistik profesional dan SEO-friendly):
LSM INAKOR Dorong Transparansi dan Akuntabilitas pada Pekerjaan Jembatan Darurat di Muntoi
Manado, 8 Oktober 2025 –
Menanggapi penutupan sementara ruas jalan Kaiya–Kotamobagu serta pemasangan jembatan darurat Bailey di Desa Muntoi oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara, LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) menyatakan komitmennya untuk mengawal keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Ketua DPW LSM INAKOR Sulawesi Utara, Rolly Wenas, menegaskan bahwa setiap kegiatan pembangunan infrastruktur, termasuk proyek yang bersifat darurat, harus tetap berlandaskan pada prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas anggaran.
“Situasi darurat tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keterbukaan dan prosedur hukum dalam penggunaan anggaran negara. Kami mendesak BPJN Sulut agar mempublikasikan nilai anggaran, sumber dana, serta pihak pelaksana dalam pekerjaan jembatan darurat Bailey di Muntoi,” tegas Wenas.
INAKOR juga mendorong Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta unsur masyarakat sipil untuk terlibat dalam pengawasan lapangan. Langkah ini penting guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis, efisiensi waktu, dan standar keselamatan kerja.
“Kami juga mengingatkan agar jembatan darurat ini benar-benar bersifat sementara. Pemerintah harus segera menyiapkan pembangunan jembatan permanen yang berkualitas agar tidak menimbulkan kesan penundaan solusi permanen demi kepentingan tertentu,” tambahnya.
Rolly Wenas menegaskan bahwa INAKOR akan terus melakukan pemantauan independen terhadap proyek tersebut dan siap menyampaikan laporan resmi jika ditemukan dugaan penyimpangan, baik dalam proses pengadaan maupun pelaksanaannya.
“Kami percaya bahwa transparansi dan integritas adalah kunci untuk menutup ruang praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di sektor infrastruktur,” tutup Wenas.
