Manado, SW – Menanggapi penutupan sementara ruas jalan Kaiya–Kotamobagu dan pemasangan jembatan darurat Bailey di Desa Muntoi, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara mendapat sorotan dari LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR). Organisasi ini menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik dalam setiap kegiatan infrastruktur, termasuk yang bersifat darurat.
Ketua DPW LSM INAKOR Sulawesi Utara, Rolly Wenas, menekankan bahwa status darurat tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam penggunaan anggaran negara.
“Situasi darurat tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keterbukaan dan prosedur hukum dalam penggunaan anggaran negara. Kami mendesak BPJN Sulut agar mempublikasikan nilai anggaran, sumber dana, serta pihak pelaksana dalam pekerjaan jembatan darurat Bailey di Muntoi,” tegas Wenas.
Lebih lanjut, Wenas mengajak agar aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) serta unsur masyarakat sipil ikut dilibatkan dalam proses pengawasan di lapangan. Hal ini untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar keselamatan yang berlaku.
“Kami juga mengingatkan agar jembatan darurat ini benar-benar bersifat sementara. Pemerintah harus segera menyiapkan pembangunan jembatan permanen dengan kualitas yang baik, agar tidak terkesan menunda solusi permanen demi kepentingan tertentu,” tambahnya.
INAKOR menegaskan akan terus memantau perkembangan proyek dan tidak akan ragu menyampaikan laporan resmi apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Kami percaya bahwa transparansi dan integritas adalah kunci untuk menutup ruang bagi praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme dalam sektor infrastruktur,” tutup Wenas.
Konteks
Jembatan darurat Bailey di Desa Muntoi dibangun sebagai solusi sementara atas terganggunya akses transportasi di ruas jalan Kaiya–Kotamobagu akibat kerusakan struktur jembatan utama. Pekerjaan ini menjadi penting karena jalur tersebut merupakan salah satu akses vital antarwilayah di Bolaang Mongondow Raya (BMR).
