Gubernur Sulut Tegaskan Komitmen Transparansi Anggaran
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Dalam rapat kerja dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sulut, ia menyampaikan bahwa tata kelola keuangan yang bersih menjadi landasan utama pembangunan yang berkelanjutan.
Ia juga mendorong seluruh kepala perangkat daerah agar lebih selektif dan efisien dalam menggunakan anggaran, demi meningkatkan kualitas layanan publik.
Realisasi Pendapatan Daerah Capai Lebih dari Setengah Target
Sampai dengan pertengahan tahun 2025, Pemprov Sulut telah merealisasikan 53,41% dari total target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gubernur Yulius menyampaikan bahwa pencapaian ini cukup menggembirakan meskipun tantangan ekonomi global masih membayangi.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kontribusi signifikan berasal dari sektor pajak daerah dan retribusi yang menunjukkan peningkatan konsisten.
Oleh karena itu, ia mendorong perangkat daerah untuk terus mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada.
Belanja Daerah Difokuskan pada Sektor Prioritas
Sementara itu, di sisi belanja, Pemerintah Provinsi telah menyalurkan 45,32% dari total anggaran belanja.
Gubernur menegaskan bahwa penyaluran tersebut diprioritaskan ke sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan.
Ia menyebut bahwa penggunaan anggaran harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan harus membawa manfaat nyata dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan warga.
Pengawasan APBD Diperkuat Demi Efisiensi dan Akuntabilitas
Untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran, Pemprov Sulut memperkuat sistem pengawasan internal.
Gubernur menjelaskan bahwa pihaknya melibatkan Inspektorat Daerah, BPKP, dan BPK dalam memastikan tidak ada kebocoran anggaran.
Selain itu, ia menekankan pentingnya digitalisasi proses perencanaan dan pelaporan keuangan sebagai langkah konkret menuju tata kelola yang transparan dan adaptif.
Langkah ini pun selaras dengan program nasional menuju reformasi birokrasi berbasis digital.
