Jakarta, SWARAKITA – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya mencari solusi terkait skema pensiun yang ideal bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS, anggota TNI, dan Polri. Langkah ini diambil seiring dengan peningkatan jumlah penerima pensiun yang terus bertambah dari tahun ke tahun, sehingga membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, mengungkapkan bahwa salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah pemanfaatan Akumulasi Iuran Pensiun (AIP). Skema ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk meringankan beban pemerintah dalam membiayai pensiun para abdi negara tersebut.
“Kami sedang dalam tahap pematangan skema pensiun yang baru. Salah satu yang menjadi perhatian adalah bagaimana memanfaatkan AIP secara optimal, sehingga tidak hanya mengandalkan APBN,” ujar Astera.
Peningkatan jumlah penerima pensiun menjadi perhatian serius pemerintah. Pasalnya, hal ini berimplikasi langsung pada besaran anggaran yang harus dialokasikan setiap tahunnya. Jika tidak ada solusi yang tepat, beban APBN akan semakin besar dan dapat mengganggu alokasi anggaran untuk sektor-sektor lain yang juga membutuhkan.
Oleh karena itu, DJPb Kemenkeu terus melakukan kajian dan diskusi dengan berbagai pihak terkait untuk menemukan formula yang paling tepat dan berkelanjutan. Pemanfaatan AIP menjadi salah satu opsi yang menjanjikan karena dapat melibatkan kontribusi dari para ASN, TNI, dan Polri sendiri selama masa aktif mereka.
Meski demikian, Astera belum menjelaskan secara rinci bagaimana skema pensiun yang baru ini akan diimplementasikan. Ia hanya memastikan bahwa pemerintah akan terus berupaya mencari solusi terbaik untuk menjamin kesejahteraan para pensiunan ASN, TNI, dan Polri tanpa membebani APBN secara berlebihan.
