Manado, SW — Dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Sulawesi Utara kembali mencuat. Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) resmi melayangkan laporan tambahan kepada aparat penegak hukum pada 26 Agustus 2025. Nilai kerugian negara yang diungkap mencapai Rp1,469 miliar di lingkungan Dinas Pendidikan Sulut.
Laporan ini memperkuat pengaduan sebelumnya pada 11 Agustus 2025. Menurut INAKOR, bukti baru yang ditemukan membuktikan adanya penyelewengan dana pendidikan secara sistematis, terstruktur, dan terencana.
“Ini bukan sekadar dugaan, tapi bukti nyata bahwa kejahatan finansial telah dilakukan dengan pola sistematis,” tegas Rolly Wenas, Ketua DPW INAKOR Sulut.
Modus Korupsi Dana BOSP di Dinas Pendidikan Sulut
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Sulut, penyimpangan berawal dari kesalahan penganggaran yang disengaja. Dana yang seharusnya masuk kategori belanja barang dan jasa justru dialihkan menjadi belanja hibah.
Modus tersebut membuat pengawasan dan pertanggungjawaban menjadi lemah. Dari hasil audit di 12 sekolah menengah ditemukan:
- Belanja fiktif (mark-up)
- Penggunaan dana tidak sesuai peruntukan
- Pertanggungjawaban tanpa dokumen sah
Wenas menegaskan, praktik ini bukan kelalaian melainkan rekayasa.
Unsur Pidana Korupsi Sudah Terpenuhi
INAKOR menyebut kasus ini telah memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam:
- Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999
- Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, hingga kerugian negara telah nyata terjadi. Bahkan, ada indikasi keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan Sulut, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga pelaksana teknis sekolah.
Meski demikian, hingga kini Polda Sulut dinilai lamban dalam menindaklanjuti laporan. Publik menunggu langkah tegas berupa penetapan tersangka.
Potensi Kerugian Lebih Besar
INAKOR menduga kerugian negara tidak berhenti pada 12 sekolah. Pola penyelewengan yang sama diduga terjadi di banyak sekolah lain. Jika audit diperluas, kerugian negara bisa lebih besar dari Rp1,4 miliar.
INAKOR Desak Polda Sulut Segera Tindak Tegas
Dengan fakta yang semakin terang, INAKOR mendesak Polda Sulut untuk segera:
- Meningkatkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan.
- Memperluas audit ke seluruh penerima Dana BOSP di Sulut.
- Menetapkan tersangka dan menyeret pihak yang terlibat.
“Uang pendidikan adalah hak anak-anak, bukan bancakan elit birokrasi. Polda Sulut tidak boleh berlama-lama,” tegas Wenas.
Tentang INAKOR
INAKOR (Independen Nasionalis Anti Korupsi) adalah organisasi masyarakat sipil yang fokus mengawasi dan melaporkan tindak pidana korupsi di berbagai sektor, termasuk pendidikan. INAKOR berkomitmen mendorong transparansi dan akuntabilitas agar tata kelola pemerintahan lebih bersih dan berpihak pada rakyat.(tim)
