Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengumumkan rencana kolaborasi strategis dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) guna menangani masalah kemiskinan ekstrem di wilayah pedesaan. Kerja sama ini akan berlandaskan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi acuan utama dalam menyusun langkah-langkah konkret.
Pernyataan ini disampaikan oleh Gus Ipul seusai bertemu dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, di Kantor Kemendes PDT pada Senin (17/2/2025). Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat bahwa data akurat dari DTSEN akan menjadi fondasi penting untuk menentukan lokasi-lokasi prioritas penanganan. “Melalui data yang valid, kita dapat merancang program-program yang tepat sasaran dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah hingga lembaga masyarakat,” ujar Gus Ipul.
Ia menambahkan, upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem ini tidak hanya sekadar wacana, tetapi akan diwujudkan melalui tiga pendekatan utama: pelindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial. Ketiga aspek ini dirancang untuk memberikan solusi holistik bagi masyarakat miskin ekstrem di desa-desa.
Gus Ipul optimistis bahwa sinergi antara Kemensos dan Kemendes PDT akan membantu mencapai target ambisius yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Target tersebut mencakup penghapusan total kemiskinan ekstrem paling lambat pada tahun 2026, serta penurunan tingkat kemiskinan nasional di bawah 5 persen pada tahun 2029. “Dengan kerja keras bersama, baik di tingkat pusat maupun daerah, saya yakin kita bisa mencapai visi besar ini,” tegasnya.
Sementara itu, Mendes PDT, Yandri Susanto, menyambut positif inisiatif ini. Ia menegaskan bahwa desa merupakan episentrum permasalahan kemiskinan di Indonesia, sehingga kerja sama ini sangat relevan. “Ini adalah jawaban atas arahan Bapak Presiden untuk membangun dari desa dan dari bawah sebagai bagian dari Asta Cita keenam beliau, yakni pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ungkap Yandri.
Menurut Yandri, setelah pertemuan ini, kedua kementerian akan melakukan pemetaan desa-desa yang teridentifikasi sebagai wilayah dengan kemiskinan ekstrem berdasarkan DTSEN. Proses ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pendamping desa, kepala desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga camat. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Tidak hanya itu, Kemendes PDT juga telah menyiapkan anggaran khusus untuk mendukung program ini. Yandri menjelaskan bahwa sebesar 15 persen dari total Rp 71 triliun Dana Desa akan dialokasikan untuk menangani kemiskinan ekstrem. “Anggaran ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan bahwa kemiskinan ekstrem dapat segera diatasi. Dengan dana yang tersedia, semangat yang kuat, dan kolaborasi yang solid, kita bisa fokus pada desa-desa yang membutuhkan intervensi mendesak,” kata Yandri.
Selain kerja sama antara Kemensos dan Kemendes PDT, penanggulangan kemiskinan ekstrem juga memerlukan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), sebagian besar kelompok miskin ekstrem di Indonesia tinggal di daerah pedesaan dengan akses terbatas terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, program pemberdayaan ekonomi lokal, seperti pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM), menjadi salah satu kunci keberhasilan.
Selain itu, penelitian dari World Bank menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas, seperti yang dilakukan melalui Dana Desa, memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Hal ini sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini.
Dengan dukungan data yang akurat, alokasi anggaran yang jelas, serta sinergi lintas sektor, harapan untuk mencapai Indonesia bebas kemiskinan ekstrem bukan lagi sekadar mimpi. Namun, keberhasilan program ini juga bergantung pada komitmen semua pihak untuk bekerja secara transparan, efisien, dan berkelanjutan.
“Kami percaya bahwa dengan langkah-langkah nyata ini, kita bisa membawa perubahan signifikan bagi masyarakat desa. Ini adalah momentum bagi kita semua untuk bersama-sama membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera,” tutup Yandri Susanto dengan nada optimis.
