Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, menyampaikan kabar baik terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk triwulan pertama tahun 2025. Ia mengungkapkan bahwa proses pencairan bansos sudah mencapai tahap akhir dan diharapkan selesai sepenuhnya sebelum memasuki bulan Ramadhan, yang diperkirakan jatuh pada awal Maret mendatang.
“Hingga hari ini, progres penyaluran bansos telah mencapai 90 persen. Kami optimis seluruh proses akan rampung sebelum Ramadhan tiba,” ujar Mensos saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Rabu (19/2). Menurutnya, percepatan penyaluran ini dilakukan agar masyarakat penerima manfaat dapat memanfaatkan bansos dengan maksimal, terutama menjelang bulan suci yang biasanya diiringi dengan kebutuhan ekonomi yang meningkat.
Meski demikian, penyaluran bansos triwulan pertama ini masih menggunakan data lama dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, untuk triwulan berikutnya, pemerintah berencana menggunakan sistem baru, yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Mulai triwulan kedua nanti, kami akan beralih ke DTSEN sebagai basis data penerima bansos. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan penyaluran bansos lebih akurat dan tepat sasaran,” tambahnya.
DTSEN sendiri merupakan pengembangan dari DTKS yang dirancang untuk menjadi satu-satunya referensi nasional dalam menentukan kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan. Dengan adanya DTSEN, diharapkan tidak ada lagi kesalahan dalam pendataan atau duplikasi penerima bansos, sehingga anggaran negara dapat digunakan secara efektif.
Namun, keberhasilan implementasi DTSEN sangat bergantung pada kerja sama lintas sektor. Oleh karena itu, Mensos mengajak para kepala daerah, termasuk bupati dan wali kota, untuk turut aktif dalam proses verifikasi serta validasi data penerima bansos. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat setempat.
“Kami berharap bupati dan wali kota yang baru dilantik bisa langsung terlibat. Mereka dapat bekerja sama dengan Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) daerah, serta para pilar sosial di wilayah masing-masing untuk memastikan data penerima bansos akurat,” jelas Mensos.
Partisipasi aktif semua pihak dinilai krusial untuk mewujudkan sistem penyaluran bansos yang transparan dan adil. Dengan dukungan data yang valid, bansos tidak hanya akan sampai kepada mereka yang membutuhkan, tetapi juga dapat membantu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.
Selain itu, Mensos juga mengimbau masyarakat untuk proaktif melaporkan jika terdapat ketidaksesuaian dalam daftar penerima bansos. “Jika ada warga yang merasa layak menerima tetapi belum terdaftar, atau sebaliknya, silakan laporkan kepada petugas setempat. Kami ingin memastikan bansos benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tuturnya.
Dengan upaya ini, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas program bansos, sehingga dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong kesejahteraan sosial di Indonesia. Ke depan, DTSEN diharapkan menjadi solusi permanen untuk memastikan distribusi bansos yang lebih merata dan tepat sasaran, sekaligus mendukung visi pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.
