Tag: Pemilu

VIRAL! Potensi Stagnasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Tahun 2024

SULUTVIRAL.COM – Proyeksi Bank Pembangunan Asia (ADB) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan akan stagnan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Berdasarkan perhitungan ADB, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan diproyeksikan sekitar 5,0%, yang sama dengan perkiraan tahun ini sebesar 5,0%. Senior Country Economic ADB, Henry Ma, menunjukkan bahwa salah satu faktor yang berkontribusi terhadap hal ini adalah tahun politik yang berpotensi menghambat investasi.

Biasanya, menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) atau ketika terdapat ketidakpastian politik, para pelaku usaha cenderung mengurangi ekspansi. Menurut Ma, pertumbuhan investasi terutama akan terhambat di sektor investasi bangunan dalam setahun ke depan, terkait dengan kondisi politik.

Namun, Ma menegaskan bahwa hal ini tidak berarti investasi akan stagnan selamanya. Setelah ada kepastian politik, ada potensi untuk ekspansi bisnis. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan Pemilu harus berjalan lancar, karena hal ini dapat mendorong investasi dalam dunia usaha.

Dalam hal positifnya, Ma optimis bahwa konsumsi rumah tangga akan tetap kuat, sejalan dengan mobilitas yang telah kembali normal dan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli. Hal ini dapat menjadi dorongan bagi pelaku bisnis untuk melakukan ekspansi pada tahun mendatang dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

VIRAL! Gubernur Sulut Ingatkan Pejabat Netral di Tahun Politik

SULUTVIRAL.COM – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey, telah mengingatkan pejabat bupati dan wali kota agar tetap netral dalam menghadapi tahun politik di daerah tersebut. Dalam acara pelantikan lima pejabat pemerintah daerah di Manado, Olly menekankan pentingnya memprioritaskan kepentingan daerah di atas kepentingan pribadi, serta menjamin kelancaran Pemilu dan Pilkada 2024.

Gubernur mengingatkan para pejabat untuk menjaga ketentraman dalam rangka memastikan proses Pemilu 2024 berjalan dengan baik dan aman. Dia juga menyoroti pentingnya menjalankan tugas dengan baik dan tidak hanya fokus pada kekuasaan, tanpa memperhatikan aspek-aspek lain.

Gubernur menyatakan bahwa amanat yang diberikan harus dilaksanakan dengan baik, terutama dalam menghadapi tahun-tahun politik. Kelima Pj Bupati dan Wali Kota yang dilantik akan mengisi kekosongan kepemimpinan karena masa jabatan kepala daerah mereka berakhir pada 25 September 2023, sementara Pilkada serentak akan digelar pada tahun 2024.

Proses pelantikan melibatkan pengucapan sumpah/janji oleh Gubernur Olly, penandatanganan berita acara dan pakta integritas, penyematan tanda jabatan, serta serah terima jabatan kepada Pj Bupati dan Wali Kota yang baru.

VIRAL! Sorotan Media Luar Negeri terhadap Kebijakan Calon Presiden RI: Ingatkan Nasib Indonesia

SULUTVIRAL.COM – Media asing kembali menyoroti pemilihan presiden (pilpres) di Indonesia dan perhatiannya terutama terfokus pada kebijakan calon presiden (capres) yang akan bersaing dalam pemilihan tahun depan. Salah satu media ekonomi berbasis di London, The Economist, mengulas profil calon-calon yang potensial menggantikan Jokowi.

Dalam ulasan tersebut, The Economist pertama-tama membahas Prabowo Subianto, yang sebelumnya sudah dua kali kalah dalam pertarungan pemilihan presiden melawan Jokowi. Media tersebut mencatat bahwa Prabowo pernah dituduh terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste pada tahun 1980-an, walaupun Prabowo telah membantah tuduhan tersebut. The Economist juga menyoroti pandangan nasionalistik Prabowo, dukungannya terhadap otonomi pangan, dan kritiknya terhadap sistem pemilu langsung di Indonesia.

Selanjutnya, media tersebut membicarakan Ganjar Pranowo, yang menjadi sorotan setelah menunjuk Arsjad Rasjid, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, sebagai ketua kampanyenya. The Economist mencatat bahwa langkah ini menunjukkan keseriusan Ganjar dalam hal reformasi ekonomi, yang bisa berbeda dari pendekatan Prabowo.

Kandidat ketiga yang dibahas adalah Anies Baswedan, mantan gubernur Jakarta dan mantan menteri pendidikan di kabinet Jokowi. Meskipun perolehan suaranya saat ini berada di bawah Ganjar dan Prabowo, Anies dianggap sebagai underdog yang memiliki dukungan dari pemilih Islam konservatif.

The Economist juga mencoba memperkirakan arah kebijakan yang mungkin diambil oleh masing-masing calon presiden. Mereka berpendapat bahwa Ganjar dan Prabowo mungkin akan mempertahankan beberapa kebijakan Jokowi, seperti larangan ekspor bahan mentah dan pembangunan ibu kota baru. Namun, mereka juga mencatat bahwa kemenangan dalam pemilu tidak selalu berarti penerus Jokowi akan mempertahankan semua kebijakan yang ada.

Dalam penutupnya, The Economist menekankan bahwa pemilihan di Indonesia seringkali lebih dipengaruhi oleh kepribadian calon ketimbang perbedaan dalam kebijakan. Dukungan dari Jokowi bisa memberikan keuntungan kepada calon mana pun, tetapi tidak ada jaminan bahwa pemenangnya akan melanjutkan semua kebijakan yang ditinggalkan oleh Jokowi.

DPRD Sulut Mendorong PLN untuk Perkuat Pengelolaan Pembangkit Listrik

SULUTVIRAL.COM – DPRD Provinsi Sulawesi Utara mengadakan pertemuan dengan manajemen PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo (UID Suluttenggo) untuk membahas rencana penguatan pengelolaan operasional pembangkit listrik sistem isolated di beberapa daerah di tiga provinsi tersebut.

PLN telah melakukan perubahan positif melalui program Transformasi PLN sejak April 2020. Transformasi ini berfokus pada empat aspirasi, yaitu Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused, yang menjadi landasan bagi berbagai program PLN untuk menjaga ketersediaan tenaga listrik.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, termasuk Ketua Komisi III, Berty Kapojos, serta manajemen PLN UID Suluttenggo yang dipimpin oleh General Manager Ari Dartomo. Turut hadir juga perwakilan dari mitra PLN dalam pengelolaan pembangkit.

Ari Dartomo menggarisbawahi pentingnya dukungan dan keterlibatan pemerintah dalam menjalankan program PLN yang berorientasi pada efisiensi dan manfaat bagi masyarakat. PLN juga fokus pada pemantauan dan stabilisasi ketersediaan listrik, terutama menjelang periode pemilihan umum.

Pertemuan ini menjadi forum untuk berbagi masukan dan tanggapan yang berharga bagi PLN dalam meningkatkan kinerja pengelolaan pembangkit listrik, baik dari segi operasional maupun pemeliharaan. PLN juga berkomitmen untuk melibatkan UMKM lokal dalam proyek-proyek kelistrikan, dengan menjunjung prinsip Good Corporate Governance (GCG).

PLN juga telah menghadirkan layanan one-stop melalui aplikasi PLN Mobile untuk memberikan solusi kelistrikan kepada masyarakat. Aplikasi ini tersedia secara gratis untuk pengguna Android dan iPhone.

VIRAL! 3 Daerah di Sulut Dengan Legislator Perempuan Terbanyak, DPRD Manado Kedua

SULUTVIRAL.COM – Pemilu 2024 tinggal empat bulan lagi, di mana masyarakat akan memilih berbagai tingkatan legislator, termasuk anggota DPRD kabupaten/kota, provinsi, DPR RI, dan DPD RI. Selain itu, Presiden dan Wakil Presiden RI juga akan dipilih untuk masa jabatan 2024-2029.

Sebelum pemungutan suara, kami akan memaparkan data tentang tiga daerah di Sulawesi Utara yang memiliki jumlah legislator perempuan terbanyak berdasarkan hasil Pemilu 2019. DPRD Manado berada di peringkat kedua. Namun, siapa yang menduduki peringkat pertama dan ketiga?

Berikut adalah data jumlah anggota DPRD berdasarkan kabupaten/kota dan jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2022. Data ini diambil dari Buku Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2023 yang diterbitkan oleh BPS Sulut.

Tiga kabupaten di Sulawesi Utara memiliki jumlah legislator perempuan terbanyak, menurut data hingga akhir 2022 yang disusun oleh BPS Sulut:

  1. Kabupaten Minahasa adalah yang paling memiliki legislator perempuan terbanyak di Sulawesi Utara. DPRD Minahasa memiliki 17 legislator perempuan dari total 35 anggota dewan.
  2. Kota Manado berada di urutan kedua dengan DPRD Manado memiliki 16 legislator perempuan dari total 40 anggota dewan.
  3. Kabupaten Bolaang Mongondow menempati urutan ketiga dengan DPRD Bolmong yang memiliki 10 legislator perempuan dari total 29 anggota dewan.

Selain itu, berikut adalah data lengkap DPRD menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Utara hingga akhir 2022 menurut BPS Sulut:

  • DPRD Minahasa: 18 laki-laki, 17 perempuan, total 35 anggota dewan.
  • DPRD Manado: 24 laki-laki, 16 perempuan, total 40 anggota dewan.
  • DPRD Bolaang Mongondow: 19 laki-laki, 10 perempuan, total 29 anggota dewan.
  • Tomohon: 12 laki-laki, 8 perempuan, total 20 anggota dewan.
  • Minahasa Selatan: 21 laki-laki, 8 perempuan, total 29 anggota dewan.
  • Minahasa Tenggara: 18 laki-laki, 7 perempuan, total 25 anggota dewan.
  • Siau Tagulandang Biaro: 15 laki-laki, 5 perempuan, total 20 anggota dewan.
  • Bolaang Mongondow Selatan: 15 laki-laki, 5 perempuan, total 20 anggota dewan.
  • Bolaang Mongondow Timur: 15 laki-laki, 5 perempuan, total 20 anggota dewan.
  • Kotamobagu: 20 laki-laki, 5 perempuan, total 25 anggota dewan.
  • Kepulauan Talaud: 20 laki-laki, 5 perempuan, total 25 anggota dewan.
  • Bitung: 25 laki-laki, 4 perempuan, total 29 anggota dewan.
  • Minahasa Utara: 26 laki-laki, 4 perempuan, total 30 anggota dewan.
  • Bolaang Mongondow Utara: 17 laki-laki, 3 perempuan, total 20 anggota dewan.
  • Kepulauan Sangihe: 22 laki-laki, 3 perempuan, total 25 anggota dewan.

Inilah gambaran daerah-daerah di Sulawesi Utara yang memiliki jumlah legislator perempuan terbanyak hingga Desember 2022 menurut data BPS.

VIRAL! Bamsoet Merilis Buku Tentang Pentingnya PPHN untuk Indonesia Emas 2045

SULUTVIRAL.COM – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, membahas pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam bukunya yang berjudul ‘Haluan Negara Menuju Indonesia Emas 2045’. Dalam bukunya, ia menyoroti kebutuhan akan protokol darurat dalam kasus kekosongan kekuasaan saat pemilu tidak dapat dilaksanakan tepat waktu. Bambang Soesatyo berpendapat bahwa PPHN dapat menjadi landasan untuk memastikan kesinambungan dan keselarasan pembangunan antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini akan membantu perencanaan dan pelaksanaan APBN berjalan lancar. Bambang Soesatyo juga mengingatkan pentingnya memikirkan pintu darurat dalam konstitusi untuk mengatasi situasi darurat.

Buku ini menjadi sorotan dalam sebuah acara yang dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Yandri Susanto, Arsul Sani, Menkopolhukam RI Mahfud MD, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun dan Robert Kardinal, Anggota BPK Ahmadi Noor Supit, Rektor IPB Arief Satria, Guru Besar UNPAD Ahmad M. Ramli, serta Influencer Deddy Corbuzier dan Baim Wong.

PPHN adalah dokumen hukum yang menjadi landasan pembangunan nasional berdasarkan kedaulatan rakyat. Bambang Soesatyo menegaskan bahwa perumusan PPHN harus melibatkan partisipasi semua elemen masyarakat. PPHN kemudian menjadi panduan bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Dalam konteks sejarah, Bambang Soesatyo merujuk pada pembangunan nasional yang diusung oleh pendiri bangsa pada tahun 1947 dan menggarisbawahi pentingnya memiliki arah yang jelas untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Ia mengusulkan agar PPHN dapat diwujudkan melalui Ketetapan MPR RI tanpa perlu melakukan amandemen konstitusi. Hal ini akan memungkinkan keberlangsungan dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan zaman.

Menkopolhukam Mahfud MD menilai gagasan mengenai PPHN relevan dengan kondisi saat ini. Ia mengingatkan bahwa sejak era pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia telah memiliki perencanaan jangka panjang yang jelas, seperti Pembangunan Semesta Berencana. Mahfud MD juga menekankan pentingnya moralitas, integritas, konsistensi, kejujuran, dan keberanian dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional.

Dengan demikian, Bambang Soesatyo dan bukunya ‘Haluan Negara Menuju Indonesia Emas 2045’ mengingatkan pentingnya PPHN dalam mengarahkan pembangunan nasional dan menyiapkan negara untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan.