Manado, MZ– Aroma busuk korupsi kembali menyengat dari tubuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Kali ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo Sulut) diduga menjadi ladang bancakan anggaran dengan kerugian negara yang disinyalir mencapai puluhan miliar rupiah.
Uang rakyat diduga digelontorkan seenaknya lewat proyek-proyek digitalisasi yang ternyata lebih banyak “ngisi kantong” ketimbang memberi manfaat.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut pun turun tangan, membongkar lapis demi lapis dugaan permainan kotor ini.
Sedikitnya 38 orang telah diperiksa, mulai dari pejabat aktif, mantan pejabat, hingga pihak ketiga. Tak tanggung-tanggung, sejumlah pimpinan media ikut terseret, diduga kecipratan proyek fiktif atau tidak sesuai prosedur.
“Kami sudah meminta keterangan dari 38 saksi, termasuk dari internal dinas dan pihak ketiga. Namun untuk menetapkan kerugian negara secara resmi, kami masih menunggu hasil audit dari BPKP,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulut Kombes Pol Winardi Prabowo (18/6).
Skandal ini terkait proyek pengadaan barang dan jasa tahun 2023–2024, termasuk pengadaan command center, jaringan internet, perangkat lunak, dan sistem informasi.
Salah satu kasus paling mencolok adalah pengadaan bandwidth internet bernilai puluhan miliar, tapi kenyataannya lebih mirip bongkar pasang mimpi digital—spesifikasi tak sesuai, hasil tak jelas, uang sudah melayang.
Tak hanya itu, proyek kerja sama media yang semestinya mendukung transparansi justru diduga jadi kedok untuk mencuci uang.
Aliran dana publik mengalir ke media tertentu, tanpa hasil kerja yang jelas dan tanpa proses transparan.
Apakah ini bayaran untuk ‘mengamankan citra’ pejabat saat Pilkada?
LSM dan aktivis antikorupsi pun geram. Mereka mendesak agar aparat tidak bermain mata dalam kasus ini (18/6).
“Kalau memang terbukti ada penyalahgunaan anggaran, maka harus ada tindakan hukum tegas. Ini uang rakyat!” tegas aktivis Victor Lolowang, SH.
Masyarakat kini menanti: Apakah kasus ini akan jadi drama musiman yang menguap seperti biasa? Atau benar-benar jadi momen bersih-bersih aparat dari tikus-tikus berdasi yang menjual masa depan daerah demi isi perut pribadi? (Hendra)
