VIRAL! Indonesia Preparing Itself to Become a New Member of the OECD

SULTUVIRAL.COM – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perindustrian, sedang bersiap untuk menjadi anggota baru OECD, sebuah forum ekonomi internasional. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Indonesia mengakui peran OECD dalam menciptakan kebijakan dan standar internasional untuk mempromosikan kemakmuran, kesetaraan, dan kesejahteraan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Agus menekankan bahwa keanggotaan Indonesia di OECD akan bermanfaat secara strategis bagi kedua belah pihak. Bagi Indonesia, ini dapat mempercepat transformasi ekonomi negara ini untuk mencapai tujuan strategis nasional. Sementara itu, bagi OECD, inklusi Indonesia akan memperluas jangkauannya secara global, terutama di wilayah Asia Tenggara.

Untuk bergabung dengan OECD, Indonesia harus melalui proses aksesi, dan pemerintah mencari dukungan dari negara-negara anggota OECD saat ini dan Sekretaris Jenderal OECD untuk usaha ini. Keputusan untuk membuka proses aksesi Indonesia akan diputuskan dalam pertemuan Dewan OECD pada Desember 2023 atau Januari 2024.

Agus mengakui bahwa menjadi anggota OECD bukanlah tugas yang mudah, seperti yang terlihat dari pengalaman negara-negara seperti Kosta Rika dan Kolombia, yang memerlukan tiga hingga tujuh tahun untuk menyelesaikan proses aksesi. Indonesia bertujuan untuk menyelesaikan proses ini dalam waktu kurang dari empat tahun. Untuk mencapai hal ini, pemerintah Indonesia telah membentuk Komite Nasional untuk mengidentifikasi kebijakan yang perlu diperbaiki, sektor-sektor, dan masalah yang bisa diselesaikan dengan cepat.

Agus juga menyoroti perlunya menyesuaikan peraturan nasional dengan standar OECD, dengan hanya 15 dari 200 standar yang saat ini disinkronkan. Ia mencari masukan tentang upaya yang diperlukan, terutama dalam sektor industri, untuk mempercepat proses penyesuaian ini.

Selain itu, Agus menyoroti kemajuan signifikan Indonesia dalam berbagai bidang, termasuk pengembangan energi terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Ia menekankan potensi manfaat dari kolaborasi antara OECD dan Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim, berbagi pengetahuan, dan metode efektif untuk mengatasi tantangan ini.

Dari segi geografis, Indonesia memainkan peran penting dalam perdagangan global, menjadi jembatan antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Hal ini membuat Indonesia menjadi pemain kunci dalam distribusi barang ke seluruh dunia. Dengan semakin kuatnya hubungan perdagangan dan investasi, negara-negara anggota OECD yang berkolaborasi dengan Indonesia dapat mendapatkan manfaat dari jangkauan global yang lebih luas dan peluang perdagangan yang lebih baik akibat dari kerjasama perdagangan dan investasi yang lebih kuat.

Secara ringkas, Indonesia sedang aktif bersiap untuk menjadi anggota OECD, mengakui potensi keuntungan baik bagi negara maupun organisasi tersebut. Proses aksesi telah dimulai, dan Indonesia berkomitmen untuk memenuhi persyaratan dan standar yang diperlukan untuk menjadi anggota OECD dalam waktu relatif singkat.

VIRAL! Tantangan dan Keuntungan Indonesia Sebagai Anggota OECD

SULUTVIRAL.COM – Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Keanggotaan di OECD dianggap memiliki potensi manfaat besar bagi Indonesia, terutama dalam upaya meningkatkan standar kebijakan pemerintah.

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menjelaskan bahwa dalam pertemuan dengan OECD baru-baru ini, 38 negara anggota menyambut positif dan memberikan dukungan terhadap niat Indonesia untuk bergabung. Indonesia akan perlu melakukan harmonisasi regulasi dengan lebih dari 200 standar yang telah ditetapkan oleh OECD.

“Proses ini tidak akan mudah, dan tentu saja, melibatkan peran aktif dari berbagai pihak yang terkait,” ungkapnya.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, berpendapat bahwa saat ini adalah waktu yang sesuai bagi Indonesia untuk menyatakan keinginan bergabung dengan OECD. Namun, Indonesia masih perlu mengejar standar kebijakan tingkat negara yang ditetapkan oleh OECD sebagai tantangan utama dalam perjalanan menuju status negara maju.

Eko mengatakan, “Jika kita konsisten dalam meningkatkan standar ekonomi dan kelembagaan sesuai dengan tujuan OECD, maka perekonomian kita memiliki potensi yang baik untuk menguntungkan di masa depan.”

Meskipun demikian, Eko juga mencatat bahwa tingkat ketimpangan ekonomi, yang diukur dengan menggunakan indeks Gini, semakin meningkat di beberapa negara maju. Sebagai contoh, Amerika Serikat mengalami peningkatan dari 0,353 pada tahun 1974 menjadi 0,415 pada tahun 2019. Jepang juga memiliki indeks Gini sebesar 0,5704 pada tahun 2021.

Eko menekankan bahwa meskipun ada tantangan dalam mencapai status negara maju, menjadi negara maju masih lebih menguntungkan daripada tetap berada dalam kategori negara berkembang. Ini disebabkan oleh tingkat kesejahteraan yang lebih baik yang dapat dinikmati oleh negara maju, terutama dibandingkan dengan negara-negara miskin.

Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), juga menyatakan bahwa Indonesia dapat mengambil banyak contoh dari negara-negara anggota OECD selain Amerika Serikat. Misalnya, Denmark, Swedia, Belgia, dan Finlandia telah berhasil mengurangi ketimpangan sosial dan secara bersamaan mengakselerasi penurunan emisi karbon melalui penerapan pajak tinggi untuk orang kaya.

Bhima menyatakan bahwa Indonesia perlu melakukan liberalisasi undang-undang (UU) sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi anggota OECD. Ini terutama berlaku untuk regulasi UU terkait perizinan, persaingan usaha, dan perdagangan. Namun, ia juga menyuarakan kekhawatiran bahwa liberalisasi tersebut mungkin dapat memiliki dampak negatif.

Dia menjelaskan, “Karena Undang-Undang tentang Cipta Kerja sudah memiliki aspek liberal, bergabung dengan OECD akan semakin membuka pintu perdagangan Indonesia dan dapat mengurangi perlindungan untuk usaha lokal.”

Di sisi positifnya, keanggotaan dalam OECD juga akan memaksa Indonesia untuk meningkatkan penegakan hukum, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi dan penghindaran pajak lintas negara. Selain itu, Indonesia akan diminta untuk mengintensifkan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan mempercepat peralihan ke energi yang lebih berkelanjutan.

VIRAL! Jokowi Mengajak Italia untuk Mengembangkan Kendaraan Listrik di Indonesia

SULUTVIRAL.COM – Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mengundang Italia untuk terlibat dalam pengembangan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia, termasuk pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Ajakan ini diajukan langsung oleh Jokowi saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, di New Delhi, India, pada 10 September 2023. Jokowi mengundang Italia untuk berkontribusi dalam ekosistem kendaraan listrik (EV), infrastruktur hijau, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Selain itu, Jokowi juga menyambut dengan baik peningkatan investasi Italia di Indonesia, terutama melalui pendirian pabrik Piaggio yang memproduksi sepeda motor merek Vespa tahun sebelumnya. Dia juga mengungkapkan apresiasi terhadap komitmen Italia dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP) dan berharap agar komitmen tersebut segera diwujudkan.

Selama pertemuan yang berlangsung selama sekitar 20 menit, Jokowi juga meminta dukungan dari PM Meloni terkait keanggotaan Indonesia di Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Dia didampingi oleh sejumlah menteri Indonesia dalam pertemuan tersebut, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan, dan Menteri Sekretaris Negara.