SWARAKITA – Mencuatnya perbuatan mesum keasusilaan yang dilakukan oknum aparatur sipil negara dilingkungan Pemprov Sulawesi Utara menjadi kecaman publik.
Apalagi perbuatan asusila oknum ASN di Dinas Sosial Provinsi Sulut dinilai merusak citra dan kepercayaan publik terhadap eksistensi Pemerintah Sulut.
Perbuatan amoral oknum asn ini sangat memalukan dan mencederai norma kesusilaan aparatur, jelas ini bertentangan norma etika, karena bagaimana publik akan percaya oknum aparatur dilingkungan Pemprov Sulut kalau memiliki perilaku amoral/asusila.
Instansi teknis wajib memproses oknum aparatur sesuai dasar hukum yang mengatur, semisal undang-undang nomor 20 tahun 2023, undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, peraturan BKN nomor 6 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP nomor 94 tahun 2021.
Begitu juga ada penegasan Surat Edaran Kepala BKN nomor 2 tahun 2022 tentang Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentang hidup bersama, zina dan perbuatan asusila.
Disisi lain oknum mantan pimpinan Dinas Sosial Provinsi Sulut KP alias Mun saat dikonfirmasi tim redaksi Rabu (20/8) soal kejadian mesum asusila, mengelak memberikan klarifikasinya.
Menurutnya, “Tidak betul,’ tulis mantan pimpinan Dinas Sosial.
Lanjut Mun mengatakan,”Sudah jo Pak,” kuncinya.
Begitu juga oknum asn Dinsos ME alias Ene dihubungi untuk memberikan klarifikasi tidak dapat terhubung, sampai berita ini tayang.
Sementara Pelaksana Tugas BKD Dr Olivia Theodore saat dikonfirmasi Rabu (20/8) soal tanggapan atas perbuatan asn atas tindakan pihaknya, hingga berita ini tayang belum memberikan respon.
Sementara Kepala Inspektorat Dr Jimmy Kumendong sebelumnya, tidak menampik kalau hal itu telah disampaikan kepada Kepala BKD.
“Ini sudah disampaikan ke Kepala BKD untuk di tindaklanjuti,” tulis Kepala Inspektorat ke redaksi.
Diketahui perbuatan mesum asusila oknum asn Dinsos Provinsi sudah viral dan menjadi sorotan publik dimedia sosial dalam beberapa hari terakhir ini.(TIM SWK)
