Manado, SW – Pusat kendali informasi atau Command Center ODSK milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemprov Sulawesi Utara kini menjadi sorotan tajam.
Meski menghabiskan anggaran puluhan miliar rupiah, fasilitas yang digadang-gadang sebagai jantung digitalisasi pemerintahan ini tidak berfungsi optimal bahkan nyaris tak difungsikan sama sekali.
Lebih memprihatinkan, proyek ambisius tersebut kini tengah dalam sorotan penyidik Polda Sulut, karena terindikasi kuat terjadi korupsi, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan proyek yang dibiayai dari APBD tahun anggaran 2022–2024.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulut dilaporkan telah memeriksa 38 saksi, termasuk pejabat struktural di Kominfo, pelaksana proyek, hingga pihak ketiga penyedia barang dan jasa.
Beberapa saksi berasal dari kalangan media dan penyedia jasa TI.
“Anggaran besar dikeluarkan, tapi realisasi fungsi Command Center tidak sebanding. Ada indikasi penggelembungan anggaran dan pembelian peralatan dengan spesifikasi tidak sesuai,” ungkap sumber internal di Polda Sulut.
Bangunan dan infrastruktur fisik Command Center memang berdiri megah di kawasan Kantor Gubernur Sulut, namun sebagian besar peralatannya dibiarkan menganggur.
Sistem firewall, server, dan perangkat video wall dikabarkan tidak terintegrasi dan tak pernah digunakan dalam pengambilan keputusan strategis pemerintah daerah.
Audit awal oleh tim independen mencatat sejumlah kejanggalan, termasuk harga perangkat yang jauh di atas harga pasar, pemborosan anggaran pada sistem software yang tak terpakai, serta proyek yang diduga dijadikan alat untuk ‘mengalirkan dana’ ke pihak-pihak tertentu menjelang Pilkada 2024.
Pihak Polda Sulut sendiri masih menunggu hasil audit investigatif resmi dari BPKP untuk menentukan potensi kerugian negara secara pasti.
Namun indikasi awal menyebutkan nilai kerugian bisa mencapai puluhan miliar rupiah.
Aktivis antikorupsi Sulut, Victor Lolowang, mengecam keras pemborosan anggaran tersebut.
“Proyek ini seharusnya menjadi tulang punggung transformasi digital Sulut. Tapi nyatanya, justru berubah jadi ladang korupsi. Harus ada pertanggungjawaban hukum,” ujarnya.
Kasus ini pun menjadi catatan kritis terhadap tata kelola proyek teknologi informasi di lingkungan pemerintahan daerah.
Banyak kalangan berharap pengungkapan kasus ini bisa menjadi pintu masuk reformasi sistem pengadaan dan manajemen proyek TI agar lebih transparan dan akuntabel ke depan.(Hendra)
