MANADO, SwaraKita— Dugaan pelecehan seksual yang menyeret seorang staf khusus Gubernur Sulawesi Utara berujung pada pencopotan jabatan secara cepat.
Oknum berinisial DD alias dani dilaporkan melakukan tindakan tidak senonoh terhadap seorang perempuan di sebuah rumah makan di kawasan Sario, Kota Manado, pada akhir Januari 2026.
Pemerintah provinsi segera mengambil langkah administratif dengan memberhentikan yang bersangkutan, sementara proses hukum berjalan di kepolisian.
Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan figur dalam lingkaran kekuasaan daerah.
Kronologi Kejadian
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah laporan media:
- Insiden terjadi dini hari pada Sabtu, 31 Januari 2026, di sebuah rumah makan di kawasan Sario, Manado.
- Terduga pelaku disebut melakukan tindakan tidak senonoh dengan menyentuh dan meremas bagian sensitif tubuh (bokong) korban perempuan berusia sekitar 21 tahun.
- Kontak tersebut memicu reaksi spontan di lokasi. Korban langsung melawan dan menyiram kepala terduga pelaku dengan air.
- Keributan sempat terjadi antara korban dan pelaku di tempat kejadian sebelum situasi mereda.
- Tidak lama setelah kejadian, korban melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum.
Kasus ini kemudian mencuat ke publik dan viral, memicu respons cepat dari pemerintah daerah.
Respons Pemerintah
Setelah informasi sampai ke pimpinan daerah, gubernur memerintahkan pencopotan segera terhadap yang bersangkutan dari jabatan staf khusus.
Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen menjaga integritas institusi serta menegaskan bahwa tindakan individu tidak mencerminkan pemerintah daerah.
Pejabat terkait juga menegaskan dugaan perbuatan tersebut merupakan tanggung jawab pribadi pelaku dan tidak berkaitan dengan institusi maupun pimpinan daerah. Proses hukum sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Sorotan Publik
Kasus ini menambah daftar perhatian publik terhadap perilaku pejabat di ruang sosial. Dugaan tindakan asusila yang terjadi di tempat umum memicu tekanan terhadap akuntabilitas etika pejabat publik.
Pemecatan cepat menjadi langkah awal, sementara penanganan hukum masih berjalan untuk memastikan kepastian fakta dan tanggung jawab pidana.(irfan)
