Pada Senin pagi (17/2), komunitas pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menggelar aksi demonstrasi serentak di berbagai wilayah di Indonesia. Di Jakarta, titik fokus aksi ini berlangsung di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) . Aksi ini bertujuan untuk menuntut kebijakan yang lebih adil bagi para driver ojol, termasuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan regulasi yang melindungi hak-hak pekerja platform digital.
Menurut Lily Pujiati , Ketua SPAI, demo ini merupakan bentuk protes terhadap minimnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pengemudi ojol. “Kami menuntut pemberian THR untuk para driver ojol serta mendesak Kemnaker untuk segera menerbitkan regulasi yang jelas terkait hak-hak pekerja platform digital,” ujar Lily dalam pernyataannya, Senin (17/2).
Selain unjuk rasa di lokasi-lokasi strategis, para pengemudi juga melakukan aksi “off bid” atau mematikan aplikasi secara massal di berbagai kota pada hari yang sama. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas untuk menyoroti kondisi kerja yang dinilai tidak manusiawi.
Kontribusi Besar, Kesejahteraan Minim
Lily menegaskan bahwa pengemudi ojol telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Namun, kesejahteraan mereka masih jauh dari kata layak. “Pengemudi ojol menjadi tulang punggung ekosistem transportasi dan logistik digital. Sayangnya, mereka harus rela bekerja tanpa perlindungan hak dasar seperti upah minimum, tunjangan lembur, cuti haid dan melahirkan, serta jam kerja yang wajar,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Lily menyoroti bagaimana perusahaan platform digital memperoleh keuntungan besar dengan mengorbankan kesejahteraan para mitra pengemudinya. “Keuntungan fantastis yang diraih oleh perusahaan-perusahaan ini sering kali diperoleh dengan cara mengeksploitasi tenaga kerja para driver ojol,” tambahnya.
Desakan untuk Kebijakan Pro-Pengemudi
Dalam aksi ini, SPAI menyerukan kepada pemerintah, khususnya Kemnaker, untuk segera mengambil langkah konkret demi melindungi hak-hak pengemudi ojol. Mereka meminta agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap pekerja platform digital, termasuk penetapan standar upah minimum, jaminan sosial, serta regulasi yang jelas terkait THR.
“Negara harus hadir untuk melindungi pekerja. Kemnaker harus mengeluarkan kebijakan populis yang benar-benar berpihak pada pengemudi ojol dan pekerja platform lainnya,” tegas Lily.
Harapan untuk Perubahan Sistemik
Aksi ini bukan hanya tentang THR, tetapi juga tentang menciptakan sistem yang lebih adil bagi seluruh pekerja di sektor digital. Dengan semakin berkembangnya industri berbasis aplikasi, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengorbankan hak-hak pekerja.
Para pengemudi ojol berharap bahwa aksi ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mendengarkan suara mereka dan mengambil langkah nyata dalam memperbaiki kondisi kerja di sektor ini. “Kami ingin ada keadilan dan perlindungan bagi semua pekerja platform digital. Ini adalah tanggung jawab bersama,” tutup Lily.
