SULUTVIRAL.COM – Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan opsi untuk menghentikan operasi sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) lebih awal dari jadwal semula, yang dikenal sebagai pensiun dini. Marves Septian Hario Seto, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko, menyatakan bahwa Kemenko Marves masih terus melakukan evaluasi terkait masalah ini.
Menurut Septian, salah satu solusi untuk mengurangi emisi karbon adalah menghentikan operasi PLTU yang sudah tua, yang memiliki potensi besar untuk mengurangi emisi. Dia menyebut bahwa berdasarkan data global, diperlukan modal sekitar USD 1 triliun untuk pensiun dini PLTU ini. Namun, di Indonesia, biayanya jauh lebih kecil, hanya beberapa puluh miliar dolar.
Untuk mendukung upaya ini, Kemenko Marves sedang melakukan uji coba dengan menggunakan dana dari APBN dan melibatkan World Bank. Septian juga menyebut bahwa upaya ini membutuhkan dukungan dari negara-negara maju, seperti AS, Kanada, dan Uni Eropa, yang memiliki emisi karbon yang lebih besar daripada Indonesia.
Beberapa negara telah menunjukkan kesediaan untuk memberikan pendanaan sekitar USD 20 miliar untuk proyek di Indonesia. Septian mengungkapkan bahwa pendanaan dari negara maju masih menarik, dan Indonesia sedang dalam proses negosiasi terkait hal ini.
Ada dua prioritas utama, yaitu pensiun dini PLTU dan pengembangan jaringan listrik pintar (smart grid). Hal ini diperlukan untuk mendukung energi hijau seperti pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga surya, serta menghubungkan potensi sumber daya listrik yang besar.
Sebelumnya, PLN menyatakan bahwa upaya untuk pensiun dini PLTU batu bara sangat bergantung pada pendanaan internasional, termasuk dari Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$ 20 miliar untuk pensiun dini PLTU.
