SULUTVIRAL.COM – Media asing kembali menaruh perhatian pada Pemilihan Umum (Pemilu) RI 2024, terutama dalam konteks kemungkinan terjadinya deforestasi. Salah satu surat kabar Filipina, BusinessWorld, melaporkan bahwa politisi saat ini mencari pendanaan kampanye dari sektor bisnis dengan imbalan kemudahan akses ke sumber daya alam.
Komentar dari sejumlah aktivis juga disertakan dalam laporan ini, khususnya karena biaya kampanye yang tinggi dan kurangnya pengawasan terhadap pengeluaran kampanye.
BusinessWorld mengungkapkan kekhawatiran bahwa situasi ini dapat melemahkan perlindungan hutan hujan di Indonesia. Profesor antropologi politik komparatif dari Universitas Amsterdam, Ward Berenschot, juga berpendapat bahwa kampanye pemilu di Indonesia sangat mahal, sehingga politisi telah menjalin hubungan erat dengan perusahaan sumber daya alam untuk mendanai kampanye mereka.
Meskipun Indonesia memiliki sekitar sepertiga dari hutan hujan dunia, sebagian besar hutan ini telah ditebang dalam beberapa dekade terakhir karena ekspansi sektor seperti kelapa sawit, pertambangan, pulp dan kertas, serta urbanisasi.
Meskipun laju deforestasi di Indonesia melambat beberapa tahun terakhir berkat kebijakan yang lebih ketat dan pengendalian kebakaran hutan, World Resources Institute melaporkan bahwa Indonesia masih peringkat keempat secara global dalam hal kehilangan hutan tropis primer pada tahun 2022.
Selama tahun pemilu, biasanya terjadi penurunan laju deforestasi, tetapi peningkatan terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Direktur LSM Rainforest Foundation Norwegia, Toerris Jaeger, menyoroti bahwa dalam masa kampanye, izin dan perizinan di wilayah hutan dan lahan gambut seringkali diberikan kepada perusahaan yang memberikan atau mendukung pendanaan kampanye atau terkait dengan partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu.
Jaeger menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas untuk memutuskan hubungan antara deforestasi dan pendanaan kampanye politik.
Pemilu 2024 di Indonesia melibatkan pemilihan anggota legislatif, presiden, dan wakil presiden untuk periode 2024-2029.