Talaud, SULUTVIRAL.COM – Jimmy R. Tindi, Ketua Tim delegasi perwakilan Masyarakat Talaud, menyatakan rasa kekecewaannya terhadap pemberitaan beberapa media terkait hasil pertemuan Tim 7 dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang berlangsung pada Selasa, 7 November 2023. Tindi merasa bahwa liputan media tersebut tidak sesuai dengan substansi pembicaraan, melainkan hanya memfokuskan pada isu pencopotan Kadis akibat ketidakpatuhan pada aturan.
Menurut Tindi, isu pencopotan Kadis bukanlah hal yang mendesak atau memiliki urgensi. Yang sebenarnya menjadi fokus utama perwakilan Masyarakat Talaud adalah beberapa poin penting lainnya yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:
- Tim Evaluasi APBD-P 2023 Bukan Inspektorat atau BPK yang melakukan Penilaian Kelayakan APBD-P. Terkesan hanya mencari kesalahan Administratif. Tugas utama Tim Evaluasi Anggaran Provinsi itu hanya mengkonsultasikan dan memperbaiki hal Tekhnis.
- APBD-P 2023 Talaud melingkup hajat hidup 113.251 Jiwa yg ada di Kabupaten Talaud. Sehingga mendesak Gubernur agar lebih objektif dalam menyelesaikan persoalan ini
- Mengenai Persoalan Pergeseran anggaran yang di persoalkan oleh Tim Evaluasi Anggaran Pemprov, sudah melalui Mekanisme Sesuai dengan Regulasi yang ada.
- Memberikan waktu selama 2×24 Jam agar pemprov segera menandatangani Hasil Evaluasi APBD-P Talaud. Jika tidak Maka Kami Akan melaksanakan Aksi massa untuk menyampaikan Pendapat di Muka umum.
Tindi juga merasa sedih melihat fenomena di mana beberapa media tampaknya telah kehilangan asas independensi dalam melaporkan berita. Ia mengingatkan bahwa dalam era media sosial yang tengah berlangsung, penting bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi agar tidak merugikan siapa pun.
“Kawan-kawan seharusnya paham bahwa era Rejim Medsos saat ini agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi agar tak merugikan Pihak Manapun.” tegas tindi
Pernyataan Tindi ini menunjukkan bahwa perwakilan Masyarakat Talaud memiliki kepentingan yang jauh lebih besar daripada isu pencopotan Kadis, dan mereka berkomitmen untuk memastikan keputusan yang diambil oleh Pemprov Sulawesi Utara itu mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat yang tinggal di Kabupaten Talaud. (Tukang)