Bantuan Hukum Gratis bagi Warga Kurang Mampu di Minsel: Langkah Nyata Menuju Keadilan Sosial
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) meluncurkan program bantuan hukum gratis bagi warga miskin.
Langkah ini diambil untuk menjamin bahwa semua lapisan masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, memiliki akses yang sama terhadap keadilan.
Melalui kerja sama dengan organisasi bantuan hukum (OBH) terakreditasi, masyarakat kini bisa mengajukan perkara secara cuma-cuma.
Bupati Franky Donny Wongkar menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mendorong keadilan inklusif. “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada warga yang kehilangan hak hukumnya hanya karena tidak mampu membayar pengacara,” ujarnya dalam konferensi pers.
Anggaran dari APBD dan Proses yang Transparan
Pemkab Minsel mengalokasikan anggaran bantuan hukum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dana ini digunakan untuk membiayai jasa hukum, mulai dari konsultasi, pendampingan di pengadilan, hingga penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Proses seleksi OBH dilakukan secara ketat agar hanya lembaga yang berkompeten dan profesional yang bisa mendampingi masyarakat.
Warga yang ingin mengakses layanan ini cukup menunjukkan bukti tidak mampu secara ekonomi, seperti surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa atau kelurahan.
Selanjutnya, mereka akan diarahkan untuk bertemu dengan tim hukum yang akan mendampingi kasusnya.
Respon Positif dari Masyarakat
Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Banyak warga mengaku lega karena tidak lagi merasa takut menghadapi proses hukum yang sebelumnya identik dengan biaya tinggi.
Seorang warga Kecamatan Tenga, Maria, menyampaikan bahwa program ini memberikan harapan baru bagi keluarganya yang sedang menghadapi sengketa warisan.
“Saya tidak tahu harus ke mana, tapi sekarang ada jalan. Pemerintah sudah memikirkan rakyat kecil seperti kami,” kata Maria.
Langkah Progresif Menuju Pemerintahan Pro-Rakyat
Kebijakan ini memperlihatkan komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat miskin.
Dengan membiayai layanan hukum secara penuh, Pemkab Minsel menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya milik mereka yang mampu membayar.
Selain itu, program ini juga diharapkan mampu mendorong kesadaran hukum masyarakat, karena pendampingan oleh OBH bukan hanya sebatas penyelesaian perkara, tetapi juga mencakup edukasi hukum.
Keadilan Kini Bisa Diakses Semua Warga
Dengan kehadiran program bantuan hukum gratis ini, masyarakat miskin di Minsel tidak perlu lagi merasa tersisih dari sistem hukum.
Pemerintah membuktikan bahwa keadilan tidak boleh menjadi barang mewah yang hanya bisa dibeli oleh kalangan tertentu.
Sebaliknya, setiap warga—tanpa memandang status ekonomi—berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan merata.
