SULUTVIRAL.COM – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 yang diselenggarakan di Jakarta pada awal September 2023 telah menghasilkan kesepakatan penting dalam hal pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan.
Dalam Pernyataan Ketua pada tanggal 5 September 2023, para pemimpin ASEAN setuju untuk mengadopsi Kerangka Ekonomi Biru ASEAN dengan tujuan menciptakan nilai tambah dan rantai nilai sumber daya laut yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuannya adalah membangun ekonomi biru sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan di kawasan tersebut.
Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi kelautan terbesar di ASEAN, memiliki sektor perikanan yang memiliki nilai tambah sekitar 27 miliar dolar AS, menurut “Kerangka Pengembangan Ekonomi Biru: Transformasi Ekonomi Indonesia” tahun 2021.
Dengan garis pantai kedua terpanjang di dunia (108 ribu kilometer), status sebagai produsen perikanan terbesar kedua di dunia, dan memiliki wilayah terumbu karang terluas kedua di dunia (2,5 juta hektare), sektor kelautan Indonesia seharusnya menjadi sumber utama penghidupan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional.
Namun, meskipun memiliki keunggulan tersebut, pertanyaannya adalah apakah sektor kelautan Indonesia telah memberikan manfaat ekonomi dan keuangan yang diharapkan? Jawabannya menunjukkan bahwa potensi kelautan yang besar ini belum sepenuhnya dimanfaatkan, dan ekonomi biru adalah langkah yang efektif untuk mengoptimalkannya.
Untuk mendorong implementasi ekonomi biru di ASEAN, khususnya di Indonesia, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Definisi ekonomi biru di Indonesia mengacu pada Pasal 14 Ayat 1 UU Nomor 32/2014 tentang Kelautan, yang menggambarkan pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan kelautan yang berkelanjutan, pelestarian laut dan sumber daya pesisir serta ekosistemnya dengan tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi melalui keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, dan penciptaan nilai tambah ganda.
Pengelolaan kelautan secara berkelanjutan adalah kunci utama untuk memastikan bahwa semua kegiatan bisnis di sektor kelautan dilakukan dengan cara yang tidak merusak keseimbangan ekosistem laut.
