Jakarta, SULUTVIRAL.COM– Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, yang juga merupakan anggota tim 8 koalisi, mengemukakan pandangannya terhadap langkah Surya Paloh, Ketua Partai Nasdem, dalam memilih Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Anies Baswedan.
Pandangan ini muncul setelah Surya Paloh secara sepihak mengumumkan kemitraan politik antara Partai Nasdem dan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), dengan menominasikan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres.
Keputusan tersebut, menurut Teuku, diambil tanpa persetujuan atau keterlibatan Partai Demokrat dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera), kedua partai kunci dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan. “Kesepakatan ini diambil sendiri atas inisiatif Surya Paloh.
Hari ini, kami mengonfirmasi berita ini kepada Anies Baswedan, dan ia mengkonfirmasi kebenarannya. Partai Demokrat pada dasarnya ‘dipaksa’ menerima keputusan ini (fait accompli),” ungkap Teuku dalam pernyataan tertulis yang dirilis pada Kamis (31/8/2023).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Partai Demokrat berniat menggelar pertemuan Majelis Tinggi Partai untuk menentukan langkah selanjutnya.
Seperti yang diuraikan dalam konstitusi Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan untuk memutuskan koalisi dan calon presiden/wakil presiden berada pada Majelis Tinggi Partai.
Pada malam Selasa, 29 Agustus 2023, di Menara Nasdem, Surya Paloh, Ketua Partai Nasdem, secara tiba-tiba mengumumkan Muhaimin Iskandar, Ketua PKB, sebagai calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan, tanpa pengetahuan sebelumnya atau konsultasi dengan Partai Demokrat dan PKS.
“Pada malam itu juga, Calon Presiden Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan ini. Sehari setelahnya, pada 30 Agustus 2023, dalam urusan sepenting ini, Calon Presiden Anies Baswedan tidak secara langsung memberi tahu pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat. Sebagai gantinya, ia mengutus Sudirman Said untuk menyampaikan pesannya,” jelas Teuku.
Dia menegaskan, peristiwa itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan.
Hingga saat ini, Partai Demokrat belum membuat keputusan mengenai perubahan peta koalisi di dalam KPP.
Situasi yang sedang berkembang telah memunculkan pertanyaan tentang bagaimana komitmen Surya Paloh terhadap persatuan dan visi bersama dalam koalisi. (Tukang)
